LAPORAN : ROMEO/ SEMPURNA – POLDASU
Ditolaknya izin ribuan jemaat GBKP untuk turun kejalan menolak keras maraknya Judi Togel dan Narkoba di Tanah Karo oleh Kapolres Karo AKBP Marcelino Sampouw, tidak membuat jemaat Klasis GBKP putus asa memerangi judi di bumi turang. Dimana, dalam waktu dekat ribuan jemaat GBKP akan mendatangi Mapoldasu untuk melayangkan surat kepada Kapoldasu terkait sikap Kapolres Karo yang melarang Jemaat Gereja GBKP turun kejalan menolak maraknya Judi dan Narkoba.
Saat ditemui kru SUMUTBERITA.com, Jumat (30/11) jam 19.00 wib, Ketua GBKP Klasis Kabanjahe, Pdt Christoper Sinulingga STh mengaku sangat kecewa dengan kepemimpinan Kapolres Tanah Karo yang menolak menandatangani surat permohonan jemaat Klasis GBKP turun kejalan guna memerangi maraknya Judi Togel dan Narkoba di Tanah Karo. Ironisnya, penolakan penandatanganan izin yang dilakukan Kapolres Tanah Karo itu sudah kedua kalinya dikarenakan para Jemaat Klasis GBKP dalam melaksanakan aksinya mencantumkan 2 poin tentang penolakkan terhadap judi dan narkoba dalam melakukan aksinya.
“Pertama surat permohonan yang dilayangkan tepat pada peringatan hari HIV/AIDS sedunia ditolak mentah-mentah oleh Kapolres Tanah Karo dengan alasan kalau tentang HIV,ya HIV lah. Kalau tentang penolakan Narkoba dan Judi nanti bisa mengganggu keamananan saat Natal dan Tahun baru, ucap Christoper menirukan ucapan perwira dua melati emas di pundaknya kala itu .
Selain itu, lanjut Christoper, Kamis (29/11) kita kembali kirimkan surat permohonan untuk kembali turun kejalan menolak keras Judi dan Narkoba di Tanah Karo, namun hingga sekarang surat permohonan tersebut belum ada balasannya,” jelasnya
Dikatakan Christoper, Moderamen mendukung penuh kegiatan Jemaat klasis GBKP untuk
turun kejalan melakukan aksi penolakkan terhadap maraknya Judi dan Narkoba di Tanah
Karo. Bahkan, Pdt Christoper Sinulingga STh menantang Kapolres Tanah Karo untuk bertemu di
Polres perihal ucapan Kapolres yang mengatakan bahwa Jemaat Klasis GBKP tidak ada
koordinasi dengan Moderamen Gereja GBKP.
“Moderamen tidak bisa membatalkan surat permohonan kita. Moderamen mendukung
penuh kegiatan kita, jadi Polres saja yang terlalu mengada-ada. Kita selalu berkoordinasi dengan Moderamen GBKP, jadi kalo memang ada ucapan seperti itu biar kita ketemu saja di Polres. Polres Karo yang memohon agar Moderamen tidak mengijinkan, bukannya kita tidak koordinasi. Dalam minggu ini, kita akan melaporkan Kapolres Tanah Karo ke Kapoldasu,” ucap Christoper.
Terpisah, Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan saat mengkonfirmasi langsung terkait penolakan izin jemaat GBKP via telepon seluler kepada Kapolres Tanah Karo, orang nomor satu dijajaran Polres Karo itu terkesan buang “bola panas”. Marcelino mengaku kalau penolakan penandatanganan izin turun kejalan memperingati hari AIDS sedunia yang dilakukan ribuan jemaat GBKP karena terjadi 2 permohonan yang sama. Saat pengajuan surat permohonan turun kejalan itu ada 2 surat permohonan di waktu dan tempat yang sama yaitu dari Jemaat Klasis GBKP dan Moderamen GBKP. Munculnya 2 surat permohonan tersebut membuat pihak Polres Karo menghandle 1 surat permohonan yaitu surat permohonan dari Jemaat Klasis GBKP.
“Surat penolakan tanda tangan karena adanya 2 surat permohonan surat izin yang sama. Moderamen sebelumnya sudah terlebih dahulu mengajukan izin, selanjutnya klasis juga mengajukan izin untuk melaksanakan aksi turun ke jalan pada hari dan tempat yang sama. Jadi salah satunya harus kita handle. Hal itu karena koordinasi saja yang kurang sesama mereka,” ucap MP Nainggolan menirukan hasil pembicaraannya dengan Kapolres Karo dari seberang telepon genggam.
