LAPORAN : BARON PURBA – TANAH KARO
SUMUTBERITA.com | Mencermati situasi yang terjadi di Kabupaten Karo saat ini khususnya penanganan bencana erupsi gunung Sinabung pasca pergantian komandan satgas tanggap darurat dari mantan Dandim 0205/TK, Letkol Kav. Prince Meyer Putong, SH, ke Kadis Perhubungan Kabupaten Karo, Drs. Lesta Karo-Karo, MM, hingga ke Plt. Asisten II Pemkab Karo, dr. Saberina Tarigan, MARS, mengkhawatirkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP LSM Panji Demokrasi Kabupaten Karo, Chici Ardy kepada sejumlah wartawan usai menyerahkan surat permohonan aksi unjuk rasa, nomor: Ist/LSM-PD/I/2014, ke ruang Sat Intelkam Polres Karo, Senin (20/1) sekira pukul 15.00 WIB di Kabanjahe.
Melihat situasi ini, katanya, mempedomani UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka pihaknya sepakat untuk mengadakan aksi damai turun ke jalan (unjuk rasa), Kamis-Jumat (23-24/1).
“Aksi ini kita lakukan karena tidak adanya komunikasi yang terbuka ketika kita memberi saran kepada pemerintah Kabupaten Karo. Dari awal sudah kita beri saran melalui lisan maupun komunikasi seluler kepada Sekda Kabupaten Karo. Namun, hal ini tidak mendapat respon dari Pemkab Karo,” ujar Chici Ardy didampingi Ketua Gerakan Peduli Anti Narkoba dan Tawuran, Kabupaten Karo, Latif Khan Purba.
Sambungnya, kekhawatiran ini terbukti, Rabu (15/1) kemarin. Saat itu melalui media massa, dr. Saberina mengatakan tidak adanya rumah permanen milik warga yang rubuh lantaran terkena erupsi gunung Sinabung. Padahal, ratusan rumah di Kecamatan Naman Teran dan sekitarnya ambruk karena tidak mampu menahan debu vulkanik yang menyelimuti rumah warga akibat erupsi Sinabung.
Sekedar mengingatkan, saat itu, dr. Saberina mengatakan, “Rumah yang rubuh itu rumah di ladang, beratap tepas. Nanti kita akan memperbaiki itu. Tapi, yang runtuh bukan rumah yang ditinggali warga,” ujar dr. Saberina saat itu.
“Inilah bukti awal ketidakmampuan dr. Saberina memimpin tanggap darurat bagi pengungsi erupsi gunung Sinabung. Apakah kita harus mengevaluasi SK tanggap darurat yang ditandatangani oleh bupati Karo ini setelah jatuh korban jiwa akibat kelalaiannya?,” lanjutnya.
Terkait hal itu, katanya, pihaknya dengan tegas meminta agar Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, untuk segera merevisi SK tanggap darurat yang saat ini dipimpin dr. Saberina dan menyerahkannya kepada orang-orang yang lebih berkompeten.
Ketika ditanya, siapakah menurutnya yang tepat untuk menggantikan posisi komandan satgas tanggap darurat, menurut Chici Ardy adalah pihak militer. “Pengamatan kita di lapangan yakni di posko utama penanganan erupsi Sinabung belakangan ini sangat semrawut. Bantuan dari pihak luar menumpuk, namun tidak dapat diatasi oleh posko utama. Kami anggap itu akibat kurangnya perhatian dari dr. Saberina,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, jikalau bupati Karo tetap mempertahankan SK tanggap darurat yang dimiliki oleh dr. Saberina, pihaknya akan meminta agar Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk mengaudit seluruh bantuan baik logistik maupun uang tunai yang masuk ke posko utama.
“Sesuai pantauan kami di website Pemkab Karo, hanya bantuan barang atau logistik yang dibuat terperinci. Akan tetapi, bantuan uang tunai tidak ada dimuat di website tersebut. Bantuan uang tunai selama ini kan ada, dikemanakan semua itu?,” tutupnya.
