LANGKAT-SUMBER
Indonesian Corruption Watch (ICW) Koorda Kab. Langkat berupaya membongkar beberapa dugaan korupsi yang diantaranya dugaan korupsi pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan nilai,Rp.1.269.057,000 bersumber dari APBD Langkat TA. 2013. Dugaan korupsi Pegadaan Barang Cetakan dan Pegadaan dengan nilai Rp.975,939,000 sumber APBD Langkat TA. 2013.
Dugaan korupsi penerimaan retribusi Pajak BPHTB TA. 2013 dan dugaan korupsi penerimaan pajak reklame senilai Rp20.162.800 yang belum disetor ke kas daerah, ucap Zulkarnain Selaku Ketua Tim Investigasi & Data ICW Koorda Langkat kepada wartawan Selasa (11/11) di Stabat.
Zul menjelaskan, potensi penerimaan pajak yang belum ditetapkan sebesar Rp 559.592.239 dan penerimaan pajak reklame tahun 2013 sebesar Rp 130.381.700 yang digunakan dan baru disetor pada tahun 2014.
Lalu penerima pajak reklame atas nama PT SA senilai Rp 6.843.800 belum disetor dan sebesar Rp 39.237.800 terlambat disetor ke kas daerah.
Selain itu, dalam hasil audit BPK itu ada juga disebutkan penerimaan pajak reklame atas nama PT IP sebesar Rp 9.121.400 kurang setor dan
belum disetor sebesar Rp 4.197.600 atas pajak reklame. Serta penerimaan pajak reklame tahun 2013 sebesar Rp 130.381.700 digunakan dan baru disetorkan ke kas daerah pada tahun 2014.
Kordinator ICW Langkat, Mas’ud menilai beberapa temuan itu sebagai sebuah indikasi korupsi. “Untuk itu, kami akan segera mungkin melaporkan hal ini ke Poldasu agar segera menelusuri temuan tersebut,” tegasnya.
Sementara beberapa waktu yang lalu, kepada wartawan Kepala Dispenda Langkat Muliyani S juga mengakui adanya temuan BPK tersebut. Bahkan Muliyani tidak menampik adanya keterlambatan penyetoran pajak.
Disinggung keterlambatan itu, Muliyani mengaku jajarannya yang mengetahui hal itu. “Aduh, saya juga kurang tahu karena staf yang menangani,” aku Mulyani. Meski begitu, kata Muliyani, pihaknya juga sudah membuat perbaikan dan diterima dengan baik sesuai rekomendasi BPK. (SB 92)
