MEDAN – SUMBER
Banyaknya kondisi jalan di Kota Medan yang rusak alias kupak kapik serta tambal sulam, masih terus berlanjut. Selain itu, anggaran yang sudah diketok palu untuk satu jalan tertentu bahkan tidak juga diaspal. Seperti paket pengerjaan jalan yang terjadi di Jalan I, II, III, V dan Garu VI di Kecamatan Medan Amplas. Tahun 2014 kemarin, anggaran APBD Pemko Medan untuk paket pekerjaan tersebut senilai Rp1,8 miliar. Namun yang diaspal hanya Jalan Garu I dan Garu II saja. Sedangkan Jalan Garu III, V dan Garu VI belum juga diaspal. Tahun 2015 ini, ketiga jalan tersebut baru diaspal dengan anggaran APBD Tahun 2015.
Menyikapi hal ini, Ketua LSM Gerakan Transparasi Anggaran (GeTAR) Sumut, M Arief Tampubolon SH pun angkat bicara. “Kita minta kepada Walikota Medan supaya mengevaluasi Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Kota Medan dan dinas-dinas terkait lainnya agar jalan-jalan di Kota Medan lebih baik lagi ke depannya,” tegas Ketua LSM Gerakan Transparasi Anggaran (GeTAR) Sumut, M Arif Tampubolon SH saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/10).
Terkait penggunaan anggaran tersebut, ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki adanya dugaan penyelewengan anggaran itu. “Kalau memang tidak bisa diajak kerja sama membangun Sumatera Utara khususnya Kota Medan, copot atau ganti aja Kadisnya. Untuk apa dipakai orang yang tidak bisa kerja. Dan terkait adanya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan pengerjaan jalan tersebut, kita minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidikinya,” beber Arif.
Pemko Medan Minim Perhatian
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu SH menilai selain tidak maksimalnya kinerja Dinas Bina Marga Medan, kondisi ini juga disebabkan minimnya perhatian atau tekanan dari Pemko Medan.
“Minimnya perhatian tersebut terlihat dari kondisi jalan Kota Medan yang masih memprihatinkan. Jelas itu menjadi image buruk bagi Pemerintah kota Medan,” tandas Burhanuddin kepada kru koran ini, Minggu (20/9) menyikapi masalah jalan Kota Medan.
Menurut Burhanuddin, seyogyanya pada saat memimpin Kota Medan, Eldin harus melakukan presure (tekanan) kepada SKPD yang berhubungan langsung ke masyarakat, seperti Dinas Bina Marga yang menangani jalan dan drainase. Tapi ini tidak terlihat dilakukan, sehingga kondisi jalan masih buruk. “Masyarakat juga pasti bisa menilai hal ini,” katanya.
Akibatnya, lanjut politisi Demokrat Kota Medan ini, proyek-proyek Bina Marga Medan tidak dijalankan sesuai mekanisme atau bestek sehingga kualitas pekerjaan minim dari persentase. Hal ini dampak dari tidak adanya tekanan tersebut sehingga pelaksana proyek (pihak ketiga) yang terpilih tidak memiliki kualitas yang tepat karena umumnya berasal dari pihak-pihak tertentu yang ‘disegani’ Pemko Medan.
“Kalupun ada lelang, pemenangnya sudah dikondisikan dan otomatis minim pengawasan Bina Marga. Semestinya pihak ketiga merupakan rekanan dan telah terbukti hasil kerjanya bagus,” terang Burhanuddin.
Disebutkannya, jika kedepan itu tetap berlangsung, jangan harap jalan atau drainase (parit) di Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini dapat berkualitas. Karena kinerja Bina Marga sebagai pengguna anggaran tidak maksimal atau tidak seperti yang diharapkan. “Tadinya diharapkan hasil kerja dinas ini dapat dinikmati selama 5 tahun, ternyata proyek yang dikerjakan tahun lalu saja sudah diminta masyarakat untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Karenanya, dia meminta kepada Bina Marga Medan agar selektif dan mengikuti aturan yang berlaku dalam proses lelang proyek. “Kami akan pantau kinerja Kadis Bina Marga hingga akhir tahun anggaran. Bila tidak ada perubahan signifikan kita akan minta kepada Walikota Medan terpilih untuk dilakukan evaluasi,” tegas Burhanuddin.
Sebelumnya, berdasarkan pengamatan di beberapa kawasan Kota Medan, masih terlihat kerusakan jalan di hampir setiap kecamatan di Kota Medan. Seperti Jalan Darusalam, Jalan Sei Mencirim dan beberapa ruas jalan lainnya di Kecamatan Medan Baru. Begitu juga sejumlah jalan di beberapa kawasan di Medan Tuntungan, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Denai khususnya di kawasan Mandala serta di kecamatan-kecamatan lainnya.
Sedangkan jalan bergelombang karena tambal sulam terdapat di hampir setiap sudut Kota Medan. Kondisi jalan rusak dan bergelombang ini juga diakui anggota DPRD Kota Medan dari Komisi D, M Nasir. Karenanya, dia meminta agar Dinas Bina Marga Medan, khususnya Kadis Bina Marga untuk segera membenahi kondisi ini. “Masih banyak titk-titik jalan rusak di Kota Medan. Ini tugas Kadis Bina Marga untuk segera membenahinya, dan pimpinana Pemko Medan harus melakukan evaluasi terhadap kondisi jalan di kota ini,” sebutnya.
- DEDI
