TAPUT – SUMBER
Kampus II STAKPN (Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri) di Jalan Tarutung, Balige, Kec Sipoholon Silangkitang Tapanuli Utara (Taput) kembali disoal. Pasalnya, meski proses pengerjaan sudah berlangsung hampir 4 tahun, namun hingga kini pengerjaan itu masih saja berkutat pada pematangan lahan.
Amatan SUMBER di lokasi pengerjaan proyek, sudah dibangun jalan beraspal, namun terkesan asal jadi. Trotoar dari paving blok juga sudah terkelupas disejumlah bagian. Bahkan, jalan-jalan maupun trotoar sudah ditumbuhi rumput ilalang atau semak belukar. Belum lagi tembok-tembok penahan, banyak yang sudah retak.
Pekerjaan yang sudah menelan anggaran puluhan miliar dari tahun 2012 itu harusnya berdiri gedung-gedung sekolah. Bukan hanya bangunan tembok-tembok 8 tingkat penahan tanah yang kemudian longsor dan dibangun lagi. Kondisi ini mengancam pengguna jalan saat melintas di sekitar lokasi.
Humas STAKPN berinisial SM yang kembali di konfirmasi tak mampu menjawab pertanyaan wartawan. Saat ditanya berapa besar anggaran yang sudah dipakai dalam pembanguan dan apa saja yang sudah dibangun, ia menyebut bahwa itu adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Saya tak bisa menjawabnya, Anda langsung aja ke PPK nya marga Sihombing. Nomor HP nya tidak ada sama saya,” ujar SM.
Sementara, ketika PPK bermarga Sihombing tersebut dihubungi melalui telepon selulernya, tidak mendapat jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan juga tidak mendapat balasan. Bahkan, selang beberapa saat kemudian, ponselnya tidak aktif saat kembali dihubungi.
Menanggapi itu, pemerhati pembangunan Taput, Agus Simanjuntak menyayangkan tindakan pihak PPK yang tertutup bagi kalangan Pers. Mantan anggota DPRD Taput itu menyebut, ketertutupan pihak STAKPN terindikasi adanya penyimpangan penggunaan anggaran mencapai puluhan miliar.
Agus juga menyentil Pemkab Taput yang terkesan tutup mata terkait pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, program ini nantinya adalah untuk Taput dan dikelola oleh Taput serta menjadi pencetak sumber daya manusia.
“Aneh, semua pemangku jabatan di Taput tidak mau tahu tentang hal itu. Termasuk kelalaian dari Dirjen Binmas Kristiani yang kurang pengawasan. Sudah selayaknya KPK turun tangan, karena proyek ini memakan anggaran puluhan miliar,” pungkas Agus.
- MAJU
