HUMBAHAS – SUMBER
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Aduhot Simamora menentang kegiatan pengadaan mobil dinas (mobnas) di sekretariat DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas). Ia menilai, pengadaan 2 unit mobnas senilai Rp1,2 miliar yang ditampung di P-APBD Kab. Humbahas TA 2015 tersebut tidak tepat dan perlu ditinjau kembali.
“Kegiatan ini disahkan di P-APBD, ini perlu diklarifikasi kembali. Jangan sampai masyarakat kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja DPRD Humbahas yang lebih mementingkan fasilitas mewah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat,” cetus Aduhot Simamora kepada SUMBER, Senin (27/10/15) di Dolok Sanggul.
Terkait itu, kata Ketua Fraksi Hanura Sumut ini, ia akan meminta dan memerintahkan Ketua Fraksi Hanura Humbahas untuk melaksanakan pembahasan kembali terkait keputusan kegiatan pengadaan mobnas di sekretariat dewan itu. Dalam pembahasan itu, kata dia, agar ditinjau atau dikaji kembali untuk tidak disetujui oleh Fraksi Hanura.
Sebab, kata dia, pengadaan mobnas ini bukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dikatakan, keputusan yang tidak etis ini akan segera ia koordinasikan kepada Bupati Humbahas, Bukit Tambunan untuk ditinjau kembali. Karena, lanjutnya, mobnas yang dimiliki saat ini masih layak untuk dipakai.
Ia menilai, hal ini merupakan pemborosan anggaran. Harusnya, kata dia, wakil rakyat lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan yang sudah rusak parah di Kec. Papatar dan Kec. Pollung.
“Apabila dana sebesar Rp1,2 miliar ini dianggarkan untuk perbaikan jalan rusak, tentu sudah berapa banyak jalan yang bisa diperbaiki. Jadi, jangan lebih memikirkan mobnas ketimbang pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai hati masyarakat tercederai karena keputusan yang tidak tepat,” tegas dia.
Terpisah, mantan anggota DPRD Humbahas dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) periode 2004-2009 Tombang Marbun, juga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap DPRD Humbahas yang dinilai terlalu buru-buru dalam pengesahan kegiatan pengadaan mobnas.
“Seharusnya, DPRD Humbahas lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Apalagi, DPRD Humbahas baru–baru ini telah mengadakan reses dengan terjun langsung ke desa-desa. Tentu sudah mengetahui apa saja kekurangan yang perlu untuk dibenahi atau yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat banyak,” kata dia.
Ditambahkan, DPRD Humbahas juga seharusnya lebih fokus dalam memikirkan bagaimana cara untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terus menggenjot pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan malah mengutamakan kepentingan kelompok.
- ROY
