JAKARTA – SUMBER
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo meminta antar lembaga agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penanganan erupsi Sinabung. Hal ini penting, agar penanganan bencana alam erupsi Sinabung dapat terlaksana dengan baik.
Pendapat itu dikemukakan oleh Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH dalam rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan, Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Tsunami Mentawai, Banjir Bandang Manado dan Erupsi Sinabung.
Rapat koordinasi Penanganan Pasca Bencana ini dipimpin oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tetty Saragih di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/1/16).
Disampaikan Terkelin Brahmana, banyaknya kendala penanganan erupsi Sinabung yang belum menemukan titik terang, karena masih terbentur peraturan dan ijin serta koordinasi antar lembaga yang lemah selama ini.
Hal itu diantaranya, kata dia, seperti penyediaan lahan pertanian tahap pertama di Siosar, yang belum dapat rampung karena adanya peraturan baru mengenai pengelolaan hasil hutan dengan sistem online.
“Demikian juga tahap kedua, karena belum keluarnya ijin dari Kementerian Kehutanan mengenai pemanfaatan lahan hutan Siosar, maka diharapkan agar lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kemenko PMK agar menyurati Kementerian Lingkungan Hidup,” harap Terkelin.
Sementara, Tetty Saragih dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa persiapan relokasi tahap kedua untuk segera ditindaklanjuti. “Kemenko PMK juga akan memfasilitasi dengan Kementerian terkait agar cepat terlaksana, baik relokasi Sinabung, Mentawai maupun Manado,” tandas Tetty.
-
PARDI SIMALANGO
