TANAH KARO – SUMBER
Presiden RI Ir. Joko Widodo direncanakan akan merayakan Natal pada bulan Desember 2016 mendatang di Kabupaten Karo. Rencana ini akan digelar jika seluruh penanganan relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung sudah selesai dilaksanakan dan tidak terjadi lagi masalah.
Hal ini diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Karo, Jumat (15/07/2016).
Kunjungan Teten Masduki dan Kepala BNPB Willem Rampangilei beserta jajarannya masing-masing diterima oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang di ruang rapat Sekdakab Karo Kantor Bupati Karo Kabanjahe.
Dijelaskan, acap kali dalam perjalanan dinas ke Sumatera, Presiden RI selalu ingin menyempatkan diri untuk mengunjungi Sinabung. Namun berhubung masih banyak masyarakat yang menghuni posko-posko pengungsian, ini menunjukkan suatu indikasi adanya masalah dalam penanganannya.
“Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menunda kedatangan beliau ke Kabupaten Karo. Sinabung masih menjadi prioritas utama dan Presiden RI masih terus memantau penanganan Sinabung,” ujar Teten.
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa tujuan kunjungan pemerintah pusat yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki, guna mendengarkan secara langsung perkembangan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fasilitas bagi korban erupsi Sinabung di Siosar.
Selain itu, pemerintah pusat memandang Sinabung sebagai prioritas utama untuk segera diselesaikan. Sasarannya adalah untuk membuat keputusan, mengingat selama ini keputusan yang diberikan Pemkab Karo masih berubah-ubah.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dalam paparannya menyampaikan, terdapat perubahan jumlah total penerima bantuan untuk relokasi mandiri menjadi sebanyak 1.903 KK dengan penambahan 33 KK di Desa Guru Kinayan, 163 KK di Desa Berastepu, 34 KK di Desa Gamber dan 6 KK di Desa Kuta Tonggal.
Sebelumnya, berdasarkan SK Bupati Karo tentang penetapan calon penerima bantuan ada sebanyak 1.682 KK. Dengan demikian, penambahan berjumlah 221 KK.
Untuk masalah relokasi ke Desa Lingga, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat setempat. Untuk itu, Pemda masih mengupayakan komunikasi, karena dua desa yaitu Desa Guru Kinayan dan Gamber (963 KK) masih menginginkan relokasi di Desa Lingga.
Lebih lanjut disampaikan, untuk rencana relokasi hunian sementara dibutuhkan anggaran untuk sewa lahan untuk jangka waktu 5 tahun sebesar Rp. 1.870.575.500.
Turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya Sekretaris Utama BNPB Dody Koswandi, Deputi RR BNPB Harmensyah, anggota DPD RI Parlindungan Purba, anggota Kementrian PMK Hotman Sihite dan Sekdaprovsu Hasban Ritonga dan jajarannya.
Dari jajaran Pemkab Karo dihadiri Sekdakab Karo dr. Saberina br Tarigan MARS, Wakil Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban, Kapolres Karo AKBP Pangasian Sitio, Dandim 0205/TK Letkol (Inf) Agustatius Sitepu dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Karo.
-
PARDI SIMALANGO
