TANAH KARO – SUMBER
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Karo, Jumat (21/7/2017). Kunker ini diharapkan memberi dampak positif, bukan sekedar kegiatan seremonial belaka.
Kehadiran Kepala BNPB disambut Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH di rumah dinas Bupati Karo, Jalan Veteran Kabanjahe. Kunker ini bertujuan mengecek kesiapan pembangunan hunian sementara (huntara) dan percepatan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
Berdasarkan amatan SUMUT BERITA, BNPB dengan Pemkab Karo menggelar diskusi seputar perkembangan penanganan bencana Gunung Sinabung, sekaligus tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya di Jakarta.
“Percepatan relokasi pengungsi yang masih berada di sejumlah posko pengungsi harus secepatnya dilakukan. Apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama. Selain itu, data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. Arahan Presiden RI Joko Widodo, para pengungsi jangan lagi terlalu lama tinggal di sejumlah pos pengungsian,” jelas Willem.
Ditegaskan, pihaknya sudah mempersiapkan pengungsi yang akan direlokasi tahap III sebanyak 1.089 Kepala Keluarga (KK) dari tiga desa dan 1 dusun. Saat ini telah dianggarkan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) TA 2017 untuk land clearing lahan huntap di Siosar, sedangkan lahan usaha tani alih fungsi lahan hutan produksi 580 hektar (ha).
“Pada prinsipnya, Kementerian LHK siap memproses ijin tersebut, asalkan ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumut. Untuk itu, BPBD Sumut segera memproses percepatan terbitnya rekomendasi sesuai usulan Pemkab Karo,” tegasnya.
Disampaikan, sembari menunggu huntap dan status level Sinabung aman, direncanakan dibangun huntara. Namun, mengingat tidak tersedianya lahan untuk disewakan, lokasi huntara dan aspek pembiayaan yang cukup besar, maka disepakati opsi pemberian bantuan sewa rumah dan sewa lahan usaha tani + 3 bulan jadup. Pada akhir Agustus 2017, tegasnya, sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di sejumlah posko pengungsian.
“Untuk itu, Pemda diminta menghitung kebutuhan anggaran dan Bupati Karo meng SK kan penerima bantuan, sewa rumah dan lahan usaha tani by name, by address dan meng SK kan penerima huntap relokasi tahap III by name by address. Kalau ada salah dalam penggunaan dana, silahkan aparat penegak hukum usut sampai tuntas,” tegas Willem.
Lebih lanjut disampaikan, dampak erupsi Sinabung telah mengakibatkan 2.102 KK masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Karo. Nantinya, kata dia, huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air. Selanjutnya, korban Sinabung akan menempati sejumlah 348 unit huntara yang dibangun diempat lokasi.
Keempat lokasi tersebut diantaranya, Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74). Keempat huntara diperuntukkan untuk warga desa Kuta Gugung, Pintubesi dan Mardinding.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH memaparkan sejumlah kendala dan hambatan yang dihadapi Pemkab Karo. Pelaksanaan relokasi tahap I (370 KK) telah selesai 100%. Huntap juga dilengkapi fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) dan lahan usaha tani.
Ia mengungkapkan, tuntutan masyarakat 103 KK yang hanya menerima bantuan lahan usaha tani, mengingat pengungsi yang tidak memiliki rumah di desa asal, Pemprov Sumut melalui APBD TA 2017 telah mengakomodir 48 KK (1 desa dari 3 desa).
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Martin Sitepu turut menimpali pemaparan Bupati Karo. Diuraikan, penambahan penanganan pengungsi, relokasi tahap II (1.682 KK), hingga saat ini bantuan lahan usaha tani telah tersalur 100% (1.679 KK), sedangkan huntap dengan sasaran 1.655 KK, telah mendapatkan lahan huntap dan proses membangun 1.580 KK, sehingga kurang 75 KK yang belum mendapatkan lokasi lahan huntap (Pemda diminta segera memfasilitasi pencarian lahan).
Pembangunan huntap relokasi tahap II tidak akan selesai 100% pada 31 Agustus 2017 (batas waktu dana hibah RR). Untuk itu, Pemkab Karo agar mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan dan paling lambat minggu depan.
Penyelesaian huntap tahap II akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diberikan perpanjangan waktu, dan penanganan pengungsi 2.592 KK di 9 pos pengungsian saat ini telah berkurang satu desa karena telah dibangunkan jalur evakuasi, sehingga data pengungsi masih 2.096 KK.
Ditambahkan, penanganan terhadap pengungsi dibagi menjadi dua yakni relokasi tahap III dan huntara. Dimana sasaran pengungsi yang akan dihuntarakan 1.007 KK dari lima desa, akhir Juli telah siap 348 unit, sehingga masih kurang 659 KK.
- PARDI SIMALANGO
