TANAH KARO – SUMBER
Kapoldasu Irjen Pol Drs. Agus Andrianto SH MH membuka rapat koordinasi (rakor) pengamanan dan pengelolaan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata Internasional. Rapat ini digelar di Samosir Cottage, Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sabtu (24/8/2019).
Rakor ini dihadiri oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu SIK dan Kepala Bappeda Karo Ir. Nasib Sianturi M.Si.
Kapoldasu dalam arahannya berpesan agar para Kapolres se kawasan Danau Toba membantu penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Pemda setempat terkait pembangunan. Hal ini sesuai program pemerintah pusat terkait super prioritas se kawasan Danau Toba.
Ia menegaskan akan mendorong, memfasilitasi, memonitor, mengawasi dan mensukseskan program pemerintah. “Terlebih, dana yang cukup besar digelontorkan pusat ke setiap daerah untuk pembangunan kawasan Danau Toba. Penggunaan dana ini akan kita kawal,” tegasnya.
Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo mengatakan, Danau Toba sudah masuk program Quick Win. Semua berfokus pada optimasi destinasi wisata yang sudah ada maupun belum tergali dengan maksimal di lima destinasi prioritas di atas dengan memanfaatkan pendekatan storynomics tourism.
Ia memaparkan, destinasi pariwisata super prioritas yang menyasar lima destinasi, yaitu kawasan Danau Toba, Borobudur, Manado, Mandalika dan Labuan Bajo. “Dalam sistem Quick Win, ada 28 titik yang akan dikerjakan tahun 2019 sesuai kucuran dana dari pusat dan membagi paket wisata dalam 4 cluster,” jelas Arie.
Ia menuturkan, ada hal memprihatinkan yang kerap kali menjadi penghambat upaya pengembangan pariwisata di media sosial (medsos) selama ini. Ini kemudian diliput oleh media sehingga menjadi viral.
“Hal tersebut semisal soal tata kelola pariwisata, lalulintas jalan raya dan keselamatan pelayaran belum optimal, isu lingkungan seperti Keramba Jaring Apung (KJA), penebangan hutan dan peternakan babi, isu banyaknya bangun liar di area pinggir pantai, dan belum optimalnya kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” bebernya.
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH usai pelaksanaan acara membenarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala BPODT. Seperti halnya di Karo, menurutnya masih ditemukan pembersihan KJA tanpa ijin yang berpotensi konflik, penolakan pembangunan kios kuliner, limbah domestik, keindahan dan kebersihan, kontur geografis akses jalan sempit dan rawan longsor serta banyak spot potensi wisata yang belum tergali secara optimal.
Menurutnya, seperti yang diutarakan Kepala BPDOT bahwa program Quick Win 2019 akan menyelesaikan 28 titik untuk memajukan sekitar kawasan Danau Toba. Untuk Karo, kata dia, ada 3 titik yakni nomor urut 15, 16 dan 17. Nomor urut 15 yakni Taman Bunga Sapo Juma Tongging, nomor 16 yakni Air Terjun Sipiso-piso dan nomor 17 yakni Bukit Gundaling.
Sedangkan dalam bentuk paket wisata, Pemda Karo masuk kategori cluster 2. Di cluster 2 ada Kabupaten Karo dan Dairi dengan total jumlah 8 destinasi wisata.
Sementara, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Dedy Kusuma Bakti menjelaskan, masih banyak isu-isu di medsos yang menyebabkan wisatawan enggan berkunjung ke lokasi objek wisata se kawasan Danau Toba. “Untuk itu, pemerintah jangan melakukan pembiaraan, cari solusi. Untuk masalah limbah, masing masing Pemda bekerja sama dengan Polri untuk menindak yang melanggar hukum,” tegasnya.
- PARDI SIMALANGO
