SUMUTBERITA.COM, Karo – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karo, dr. Hartawati br Tarigan mengatakan, Pemkab Karo terus melakukan upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Karo.
“Ini sebagai strategi guna memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan,” tutur Hartawati didampingi Sekretaris, Hesti Maria SH dan Kepala Bidang PUG, Dra. Rosmania br Ketaren, diruang kerjanya, Selasa (8/10/2019).
Dikatakan, menghadapi tantangan global di era milenial, Dinas PPPA senantiasa berupaya meningkatkan kinerja memperhatikan kebutuhan, permasalahan, pengalaman, serta aspirasi perempuan dan laki-laki.
“Dengan demikian, terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam akses partisipasi kontrol serta manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata agar tidak ada lagi kesenjangan dan diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki, anak-anak dan kaum difabel,” jelasnya.
Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Karo, selain patut diapresiasi karena kepedulian nyata kepala daerah, juga bisa semakin memberikan dampak dan manfaat yang nyata di seluruh masyarakat Kabupaten Karo khususnya afirmasi kelompok rentan.
“Buktinya, pada peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Four Points Ballroom Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, bulan Juli lalu, Karo meraih prestasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018 dan penghargaan Kabupaten Layak Anak. Prestasi ini tentunya menjadi pelecut semangat kami untuk terus meningkatkan kinerja percepatan pelaksanaan PUG,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan, kelompok rentan tersebut seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak, kelompok di daerah rawan bencana dan lainnya. “Afirmasi ini yang harus merasakan manfaat dari pembangunan yang responsif gender. Pembangunan ini di Karo juga berjalan proporsional, tidak hanya pada perempuan namun juga pada laki-laki,” ungkapnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang strategi Nasional PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), diinstruksikan kepada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta non pemerintah.
“Program integrasi gender dan inklusi sosial dalam tahapan pelaksanaan sistem pembuatan saluran pembuangan instalasi air limbah terpadu di Desa Pertumbuken, Kecamatan Barusjahe bekerjasama dengan sAIIG (Indonesia – Australia) yang sedang dalam tahap pembangunan juga memperhatikan PUG,” bebernya.
Ia menuturkan, Pemkab Karo juga terus mengupayakan kesadaran gender di kalangan aparat pemerintahan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain mengadakan workshop gender awareness, pelatihan analisis gender serta membangun kesadaran gender dalam setiap program kegiatannya.
“Berbagai upaya dan capaian Pemkab Karo dalam rangka mendukung percepatan PUG telah diapresiasi oleh Kementerian PPPA dengan diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya dan Kabupaten Layak Anak. Ini perlu kita syukuri. Meski demikian, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, namun menjadi bagian tanggung jawab dan tolok ukur PUG di daerah ini,” tutupnya.
- PARDI SIMALANGO
