KARO, SUMUTBERITA.com – Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Panca Putra Tarigan menerima sejumlah keluhan petani di Kabupaten Karo terkait persoalan hasil tani wortel saat ini. Salah satu keluhan tersebut terkait kebijakan pemerintah yang membuka impor wortel.
Keluhan ini disampaikan oleh puluhan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo. Diskusi tersebut digelar secara hybrid di Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Rabu (7/8/2024).
Ratno Ginting, salah satu petani dari Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo mengungkapkan, kebijakan impor wortel yang dilakukan pemerintah akan memberikan dampak negatif yang besar bagi pertanian di Indonesia secara khusus di Tanah Karo.
“Kondisi ini membuat permintaan terhadap wortel sangat minim. Selain itu, juga membuat harga wortel menjadi anjlok. Kami para petani tentu semakin was-was,” jelas Ratno Ginting.
Ia juga mengungkap, wortel impor asal negara China kini membanjiri pasar tradisional dan supermarket di kota-kota besar di Jawa. “Temuan kami utamanya wortel impor dari China. Kami mempertanyakan alasan pemerintah membuat kebijakan tersebut,” ucapnya.
Karo Penghasil Wortel Berkualitas
Ratno Ginting menyebut, Kabupaten Karo tidak hanya dikenal sebagai penghasil buah-buahan, tetapi juga sebagai salah satu produsen sayuran terbaik di Indonesia.
Hasil pertaniannya termasuk sayuran, sudah terkenal secara luas. Maka dari itu, kata dia, kebijakan impor wortel ini sangat merugikan petani dan pengusaha lokal yang selama ini mengirimkan wortel terbaik mereka ke berbagai wilayah di Indonesia.
Ia menyebut, wortel khas Kabupaten Karo dengan ciri-ciri buah yang besar dan manis, telah dinikmati oleh konsumen dan pasar hingga ke Pulau Jawa, tidak hanya di Sumatera Utara.
“Jadi jelas, kami menolak dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin impor wortel di tengah banyaknya produksi wortel lokal berkualitas dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan pasar,” jelas Ratno.
Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo dalam kesempatan ini juga mempertanyakan langkah nyata yang akan dibuat pemerintah atas wortel impor yang sudah masuk dan yang akan masuk ke Indonesia.
“Setelah menindaklanjuti pokok permasalahan yang telah diutarakan di audiensi ini, kami juga menginginkan adanya solusi yang tepat sasaran dari pemerintah, khususnya kementerian terkait,” sebutnya.
Mereka berharap agar wortel impor segera diberhentikan, dan memohon bantuan pemerintah agar wortel lokal indonesia dapat diekspor.
Menyikapi hal tersebut, Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyampaikan, terkait masalah ini diperlukan pemantauan dan pendalaman atas data-data impor yang ada oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
“Perlu dilakukan pendalaman. Rencana Kementerian Perdagangan untuk tidak memberikan ijin impor lagi, saya kira perlu disegerakan,” tegas Abetnego Tarigan.
Teks foto: Deputi II KSP, Abetnego Tarigan saat menggelar diskusi secara hybrid bersama Asosiasi Petani Wortel Tanah Karo terkait persoalan hasil tani wortel saat ini di Karo. SUMUTBERITA.com/ist
PENULIS: RED
