TANAH KARO – SUMBER
Mengejar sertifikasi, tentunya menjadi ambisi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya kalangan guru. Hal ini tak tercuali di Kab. Karo. Namun, apa jadinya jika PNS nekat menggunakan ijazah palsu untuk mengejar sertifikasi? Meski demikian, sikap tegas atau sanksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, hingga kini belum terlihat.
Terlebih, sekitar 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara (Sumut) telah dinonaktifkan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tetap saja para alumninya yang berstatus PNS belum tersentuh.
Informasi yang dihimpun SUMBER, Minggu (6/12/15) kemarin, sejumlah PNS khususnya dari kalangan guru, memperoleh ijazah dengan cara membeli, tanpa mengikuti proses perkuliahan.
Disebut-sebut, nominal angka yang dikeluarkan untuk memperoleh ijazah S-1 mencapai Rp15 juta hingga Rp18 juta (transfer dari D2 atau D3). Ya, ini dilakukan guna mengejar sertifikasi. Dimana, salah satu persyaratan sertifikasi adalah S-1.
Tak pelak, informasi PTS yang mengeluarkan ijazah dan mewisuda sejumlah PNS asal Tanah Karo pun mencuat. Universitas Setia Budi Mandiri Medan disebut-sebut telah ‘menyulap’ para PNS yang sebelumnya menyandang gelar D2 atau D3 menjadi sarjana (S-1) dengan instant sekitar bulan September 2014 lalu.
Dari salinan ijazah dan transkrip nilai mili wisudawan, tertanggal 8 September 2014, nilai yang diciptakan sangat memuaskan, dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) diatas angka tiga. Disebutkan, sarjana tempaan Universitas Setia Budi Mandiri ini, sama sekali tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal di kampus.
“Orang itu cuma bayar dan ikut wisuda. Kalau ditanya siapa dosennya atau teman satu kuliahnya (jurusan) pasti tidak tahu. Kami yang kuliah reguler terlebih dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tentunya sangat keberataan. Apalagi banyak orang itu yang lulus sertifikasi, sementara kami masih daftar tunggu,” ujar sejumlah PNS yang namanya minta tidak dimuat dikoran, karena khawatir diberikan saksi oleh Dinas Pendidikan Karo.
Menurut mereka saat ini, pihak pelapor dapat pula tersudut. Seperti contoh kasus Freefort, saat Menteri ESDM disidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Yang benar juga dapat diintimidasi, karena menyangkut banyak kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena jika ini diungkap tuntas, maka banyak PNS di Karo yang terkena imbasnya.
Mereka khawatir, jika ini diungkap, banyak oknum di Diknas dan BKD Kab. Karo ikut terlibat, bahkan sampai petinggi Pemkab Karo lainnya. Karena mustahil rasanya data ijazah palsu tidak terungkap.
“Apalagi, baru-baru ini kami melengkapi berkas mulai dari ijazah SD sampai Perguruan Tinggi. Dalam hal ini tentunya mudah mengungkap. Tetapi mengapa tidak dilakukan. Dasar itulah kami minta nama kami jangan dimasukan, bisa-bisa kami pula yang di panggil Diknas atau BKD,” ujar beberapa PNS.
Dalam hal ini, sejumlah PNS yang mengikuti jalur pendidikan formal, khususnya alumni PTN, meminta Polres Karo maupun Poldasu untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, dalam hal ini terjadi kerugian negara melalui penggajian. Yang seharusnya tidak layak, malah ikut serta menikmati APBN melalui penggajian bulanan.
Untuk itu, mereka berharap agar bupati yang terpilih 9 Desember mendatang adalah orang yang bijaksana dan mengerti sistem tata kelola pemerintahan. Bukan yang hanya lips service dan pencitraan saja.
“Karena itu kami menghimbau PNS di Karo agar jeli memilih pemimpinnya 5 tahun kedepan. Pilihlah orang yang berkompeten. Jangan terpengaruh apalagi menerima money politik. Kita kaum intelektual, marilah ikut serta memajukan kabupaten ini,” tutup mereka.
Sementara, terkait itu, Kadis Pendidikan Nasional, Saroha Ginting S.Pd dan Kepala BKD, Benyamin Sukatendel hingga kini tidak dapat dihubungi. Telepon selular keduanya ketika dihubungi sedang dialihkan.
Kabid Humas Pemkab Karo, Marlon Barus via handphonenya menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Diknas dan BKD. “Hari Senin kita tanyakan. Itu kan ranah mereka,” ujarnya singkat.
-
PARDI SIMALANGO
