TANAH KARO – SUMBER
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menggelar deklarasi bersama elemen masyarakat menolak paham dan gerakan radikalisme di Jambur Pemkab Karo, Rabu (26/7/2017).
Kegiatan ini digelar guna mencegah muncul dan berkembangnya paham radikalisme maupun pengaruh dari kelompok-kelompok yang akan memecah belah NKRI.
Isi deklarasi ini, mengajak semua pihak untuk bersama – sama menolak paham radikalisme dan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebab, radikalisme merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa.
Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dalam sambutannya mengajak semua pihak menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan tegas menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan pemahaman agama.
“Mari mendukung setiap upaya pemerintah dalam mewujudkan anti radikalisme demi terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman bangsa khususnya di Karo,” ajak Terkelin.
Dandim 0205/TK Letkol Inf Agustatius Sitepu menyampaikan, TNI mempunyai tanggung jawab untuk membina masyarakat dalam menghadapi unsur radikalisme. Karena, kata dia, radikalisme lebih dipengaruhi oleh keyakinan.
“Berbicara soal keyakinan, susah untuk dirubah. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama membentengi diri kita. Ini harus dimulai dari diri sendiri. Masyarakat harus bersatu dan tetap waspada,” tegasnya.
Sementara, Kapolres Karo AKBP Rio Nababan meminta masyarakat terutama kepala desa, aparat desa maupun tokoh agama, jika ada oknum – oknum yang menyebarkan hal – hal yang bertentangan atau menyimpang dari Pancasila di wilayahnya, agar segera melapor ke pihak kepolisian.
Hadir dalam acara ini diantaranya, Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo Gloria Sinuhaji SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Abdul Hadi Nasution SH MH, Wakil Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban, para Kepala SKPD Pemkab Karo, para Camat, tokoh agama, Ormas dan masyarakat.
- PARDI SIMALANGO
