SUMUTBERITA.COM, Karo – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba M.Si mengikuti kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang Karo Command Center (KCC) kantor Bupati Karo, Rabu (7/10/2020).
Kegiatan secara daring ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional (KPTRBN) dari Jakarta.
Kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN ini dilaksanakan dalam rangka mengakselerasikan upaya-upaya strategis pencegahan atas pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
Untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tersebut, Pemkab Karo telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di wilayah Kabupaten Karo di Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
“Kita sudah mulai dari membuat himbauan dari Bupati Karo kepada seluruh pimpinan OPD dan Camat di Kabupaten Karo agar memberikan arahan kepada bawahannya untuk selalu Netral dalam Pilkada mendatang,” jelas Kamperas Terkelin Purba.
Ia menegaskan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan ASN di Karo pada Pilkada mendatang, pihaknya akan mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. “PNS tidak sama dengan TNI/Polri. PNS memiliki hak pilih, akan tetapi tidak boleh berpolitik atau bergabung dengan partai politik,” tegasnya.
Ia juga menghimbau kepada PNS agar bijak dan pintar dalam menggunakan media sosial, baik instagram, twitter, facebook maupun yang lainnya. “Memberikan like (jempol) maupun komentar itu harus memperhatikan norma penulisan dengan bahasa yang baik dan benar,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan David Trimei Sinulingga SH M.Pd, Asisten Administrasi Umum Mulianta Tarigan S.Sos, Kepala BKD Karo Tommy Heriko Marulitua Sidabutar AP, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Karo Frans Leonardo Surbakti SSTP.
- PARDI SIMALANGO
