TANAH KARO-SUMBER
Sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di sejumlah Dinas Pemkab Karo disinyalir akan terancam gagal dan bermasalah. Dimana, sejumlah proyek disebut-sebut mencapai Rp 120 Milyar sebagai jatah imbalan keberhasilan pemakzulan mantan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur ‘Karo Jambi’ Surbakti yang seyogiyanya telah layak dikerjakan hingga kini masih terkesan sengaja ‘digantung’ oleh Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban.
Hal itu jelas akan membuat pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan di Karo yang telah dikeluhkan warga bumi turang terancam gagal karena tidak akan selesai sesuai kontrak kerja seperti tahun-tahun sebelumnya.
Seperti diketahui, sejumlah paket proyek yang ditenderkan tahun ini sisa waktu pelaksanaannya tinggal dua bulan lagi. Sementara masih banyak kerusakan jalan dan jembatan di Tanah Karo.
Banyaknya kepentingan individu maupun pribadi seperti yang dipertontonkan politisi partai berlambang moncong putih itu mengundang reaksi keras sejumlah kalangan di Sumatera Utara seperti Politisi, aktivis juga pemerhati pembangunan angkat bicara.
“Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta segera memanggil Ketua DPRD Tanah Karo, Efendy Sinukaban. Hal ini dilakukan, agar pihak kejaksaan bisa mendapat titik terang benar atau tidak nya dugaan mafia proyek yang dilakukan Ketua DPRD Karo,” tegas praktisi hukum Sumatera Utara, Sofyan Taufik SH ketika diminta tanggapannya seputar dugaan Ketua DPRD Karo jadi mafia proyek, Sabtu (20/9), via selulernya.
Menurutnya, pihak Kejatisu jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat mengenai kasus ini. Sebab, jika dugaan ini benar adanya, maka banyak pihak yang bakal dirugikan, terutama masyarakat Tanah Karo sendiri. “Pihak kejaksaan harus lebih cepat dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Sumatera Utara ini seperti halnya dugaan mafia proyek Ketua DPRD Karo,” beber Taufik.
Sementara itu, DPD PDIP Sumut melalui Wakil Ketua DPD PDIP Sumut bidang pemerintahan dan Otda, Ruben Tarigan, SE menegaskan, Effendy Sinukaban akan diberi tindakan tegas jika terbukti terlibat dalam praktik mafia proyek
“Seluruh anggota fraksi PDIP baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, tidak dibenarkan coba-coba bermain proyek APBD. Kalau masih nekat juga dan terbukti, maka akan diberikan tindakan tegas. Ini tidak main-main,” tegas Ruben Tarigan, SE, saat dihubungi wartwan koran ini, Sabtu sore, akhir pekan alu.
Begitupun, Kata Ruben Tarigan, SE, dalam kasus Effendy Sinukaban ini kan masih sekedar issu yang beredar di luaran. “Walaupun masih issu bukan berarti kita selaku pengurus DPD PDIP Sumut berdiam diri. Kalau memang ada bukti-bukti yang menunjukkan ketelibatan Effendy Sinukaban dalam praktik dugaan mafia proyek, bukan DPD PDIP Sumut akan mengambil tindakan tegas,” ujarnya.
Ditanya kemungkinan Effendy Sinukaban akan dipecat dari keanggotaan di PDIP Kab. Karo maupun direcall dari keanggotaannya di DPRD Karo, menurut Ruben Tarigan memang tidak tertutup kemungkinan seperti itu. “Kalau bukti-buktinya sudah ada, sanksi yang diberikan bisa berbagai macam tergantung hasil rapat di DPD PDIP Sumut. Bisa sanksi teguran bisa juga yang lainnya,” tandas Ruben Tarigan, SE.
Sementara itu, Effendy Sinukaban yang dikonfirmasi melalui HP-nya terdengar nada sambung tapi langsung ditolak. Sedangkan Ketua DPC PDIP PDIP Karo, Siti Aminah Beru Perangin-angin yang dihubungi wartawan koran ini melalui HP mengaku sedang mengikuti Rakernas PDIP di Semarang. “Saya lagi di Semarang Rekernas PDIP bersama dia (Effendy Sinukaban). Nanti malam saya tanya lusa kita bicara pak,” tulis Siti Aminah Beru Perangin-angin dalam SMS nya kepada kru koran ini.
Terpisah, Gerakan Muda Pejuang Perubahan (GMPP) Kabupaten Karo mengancam akan ‘menyerbu’ Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban karena dinilai telah menyengsarakan warga Bumi Turang dan menghambat majunya pembangunan di Kabupaten Karo.
“Ketua DPRD Karo jangan menjadi dalang gagalnya proyek APBD TA 2014 hingga menghambat pembangunan di Kabupaten Karo dengan seakan menggantung sejumlah paket proyek yang seyoginya telah bisa dikerjakan. Sebagai wakil dari warga Karo tidak selayaknya Ketua DPRD Karo menunjukkan sikap yang tercela dengan meminta proyek hingga Milyaran rupiah guna kepentingan kelompok dan pribadi. Dalam waktu dekat kami akan menduduki gedung DPRD Karo sebagai bentuk kekecewaan kepada wakil rakyat yang seharusnya mengedepankan pembangunan di bumi turang,” jelas Ketua GMPP, Hamdani didampingi Sekretarisnya Khairul P kepada kru SUMBER (sumutberita-red), Minggu (21/9) di Kabanjahe.
Dikatakan aktivis yang sebelumnya ikut menguak kasus dugaan Gubsu ‘kawin lagi’ tersebut, saat ini GMPP masih terus menelusuri dan mengumpulkan bukti autentik dugaan Ketua DPRD Karo jadi mafia proyek TA 2014. Tidak akan mungkin ada asap kalau gak ada api. Untuk bukti rekaman perbincangan telah kita dapat, tinggal hanya melengkapi bukti lainnya untuk kita teruskan ke Poldasu, Kejatisu dan KPK di Jakarta, tegas Hamdani mengakhiri. (SB 02)
