MEDAN-SUMBER
Aksi premanisme akan membuat ekonomi itu digerakkan dengan biaya yang tinggi. Aksi premanisme yang mengutip iuran (pungli) akan memberikan dampak negatif bagi dunia usaha. bahkan dalam skala yang besar bisa berdampak signifikan bagi terganggunya roda perekonomian secara signifikan. Demikian dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut/IAIN SU/LP3I Medan & Analis EKonomi disalah satu sekuritas BUMN di Kota Medan, Gunawan Benjamin kepada wartawan, Jum’at, (19/9).
“Aksi premanisme bukan hanya terjadi dan dialamai oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dimana umumnya aksi premanisme banyak yang dilakukan oleh individual. Pelaku UKM dalam skala bisnis yang kecil maupun pedagang asongan kerap menjadi target aksi premanisme tersebut,” katanya.
Dia menjelaskan namun denggan tidak menutup mata ada aksi premanisme yang dalam skala besar dan teroganisir. Bisa muncul dalam bentuk organisasi tertentu, bahkan terkadang tanpa disadari pemerintah daerah juga secara tidak sadar juga menjadi penyebab tingginya biaya ekonomi yang kerap menghambat roda perekonomian.
“Sehingga pihak kepolisian menjadi tumpuan utama untuk memberantas aksi preman tersebut. Sementara itu tingginya biaya ekonomi yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan kita seperti kurang efisiennya pegawai dipemerintahan dalam melakukan tugas, perlu untuk disadari oleh para kepala di setiap daerah,” ungkapnya.
Dia menegaskan uang sogokan dalam pengurusan izin, atau uang lainnya yang harus diberikan dalam memuluskan proyek juga harus disadari sebagai hambatan yang besar dalam memulai usaha. Jadi bukan semata-mata kita memerangi aksi premanisme jalanan yang memang secara kasat mata merugikan para pedagang atau pengusaha sekelam UKM.
Terlebih dari itu, budaya malas pada pegawai negeri, sistem yang amburadul dalam pemerintahan kita atau sikap kelapa daerah yang tidak memiliki kesadaran dalam membangun wilayahnya itu juga masalah besar yang perlu dituntaskan.
Dia menambahkan bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut akan memberikan efek yag lebih luas terhadap perekonomian dibandingkan degan aksi premanisme jalanan yang bisa ditekan dengan sikap tegas pihak kepolisian. Bila inefisiensi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah juga dikarenakan adanya oknum aparat pemerintahan atau premanisme yang teroganisir ini akan menciptakan sebuah sistem inefisiensi, yang biasa disebut dengan istilah mafia.
“Dan semuanya itu perlu untuk diberantas, yang intinya adalah menciptakan iklim investasi dengan biaya ekonomi yang murah,” tambahnya. (SB 06)
