JAKARTA – SUMBER
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, RAPBN 2016 harusnya ditolak oleh DPR jika memang para anggota DPR RI ini mewakili dan merasa terlahir dari rakyat.
Dimana RAPBN 2016 tidak mencerminkan jika pemerintah pro rakyat, seperti dana PMN yang dialokasikan kepada BUMN.
Namun faktanya, 1 Oktober 2015 saja penyerapan hanya sekitar Rp. 17, 5 triliun dari total Rp. 43, 27 triliun, jika ini terus dipaksakan hal tersebut akan membalikan fungsi BUMN yang seharusnya menjadi pondasi ekonomi bangsa dan mencari keuntungan untuk negara menjadi beban bagi APBN.
“Saat ini pandangan fraksi partai di DPR sedang berlangsung dengan 9 fraksi menyetujui dengan catatan dan 1 menolak, harapan rakyat RAPBN 2016 ini lebih baik di tolak dan dikembalikan kepada pemerintah agar dapat disusun kembali agar lebih realistis dan tak berbau bagi-bagi proyek”, tutur Panji.
Panji menilai, banyak sekali program pemerintah yang tidak terealisasi namun, tidak terumuskan dalam RAPBN 2016 secara jelas seperti, dana desa dengan nominal Rp. 1,4 miliar untuk disalurkan ke desa-desa belum terealisasi dan yang terpenting saat ini pemerintah sebaiknya menganggarkan alokasi tentang penanggulangan bencana asap yang tak kunjung selesai.
“Rakyat tidak bodoh, rakyat terus memperhatikan dan mencermati di saat ekonomi Indonesia sedang terpuruk masih saja para petinggi negara sempat-sempatnya mencari celah untuk menghalalkan segala cara untuk merampok rakyat”, tutup Panji.
- ANDI
