LAPORAN : TONO – MEDAN
Puluhan massa dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Medan meminta aparat kepolisian untuk mengusut penyelewengan beras miskin yang diduga melibatkan oknum kelurahan hingga petinggi dari Pemko Medan.
Desakan itu disampaikan dalam orasi yang disampaikan DKR Kota Medan, ketika menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumut, Senin (2/7).
Kordinator Aksi Taufik Reza Pakpahan menandaskan, pihaknya mengendus praktik penyelewengan raskin yang diduga dilakukan oknum Kabag Sekretariat Daerah Pemko Bidang Perekonomian, dan aparatur pemerintahan kelurahan di Kota Medan.
Menurut Reza, praktik busuk itu diduga terjadi pada pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Beras tidak langsung ke warga, melainkan meminta data dari Kepala Lingkungan dengan alasan keterbatasan dana dan anggota.
Dari laporan awal ditemukan adanya pembagian raskin fiktif di lingkungan 14 Tegal Sari Mandala II. Beras yang diterima 15 kg per bulan yang seharusnya 30 kg. Sementara di lingkungan 01 Tegal Sari Mandala I penerima Raskin hanya 11 KK.
Selanjutnya di Kelurahan Siderejo I Medan Kota, pihak kelurahan menetapkan iuran LPM Rp5.000 per bulan jika tidak dibayar beras tidak diberikan.
MENCIUT
Sementara itu, di Belawan sdikitnya 2.627 kepala keluarga (KK) atau 23,12% dari 11.360 KK warga miskin terancam bakal tidak kebagian beras miskin (raskin) lagi.
Pasalnya, hasil pendataan ulang yang dilakukan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, jumlah warga miskin yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut hanya 8.733 KK atau menciut sebanyak 2.627 KK dari data sebelumnya.
Sebelumnya, jumlah warga Belawan yang berhak menerima raskin sesuai pendataan Kepling tahun 2008-2011 sebanyak 11.360 KK.
Dalam orasinya, Reza mendesak Walikota Medan untuk memberikan raskin kepada yang berhak menerimanya, dan meminta aparat kepolisian untuk terlibat aktif dan bertanggungjawab dalam penyaluran beras miskin. Karena tidak mendapat respon dari anggota dewan, para pendemo meninggalkan gedung dewan dengan tertib.
